Iklan

 


Iklan

MAKI Pertanyakan Alasan Mengapa Jaksa Pinangki Masih Ditahan di Rutan Kejagung

Sabtu, 31 Juli 2021, 10:46 AM WIB Last Updated 2021-07-31T13:52:58Z

Koordinator MAKI Boyamin Saiman. Foto : Ist

JAKARTA -
Meski dapat kortingan vonis penjara saat bandingnya dikabulkan di Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta, tapi hingga kini mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari masih ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba cabang  Kejaksaan Agung (Kejagung) yang berlokasi di kantor Kejagung di  kawasan Blok-M, Jakarta Selatan.


Karena itu, Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Kejagung segera memindahkan penahanan terpidana Pinangki ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan II A, di Pondok Bambu, Jakarta Timur (Jaktim). 

 
Pemindahan tersebut, sebagai langkah eksekusi kejaksaan atas putusan pengadilan yang menghukum mantan jaksa tersebut selama empat tahun penjara lantaran menerima suap.

 
Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengungkapkan, sampai saat ini jaksa Pinangki masih ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung, yang berada di komplek Kejagung. 

 
Boyamin menduga  terkait lokasi penahanan Pinangki selama ini, menunjukkan adanya perlindungan dari Kejagung, terhadap mantan jaksa yang terlibat dalam skandal suap Djoko Sugiarto Tjandra tersebut. 

 
”Ini jelas tidak adil, dan terang adalah praktik diskriminasi terhadap napi-napi perempuan lainnya,” ujar Boyamin, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (31/7). 

 
Karena  itu, ujar Boyamin juga, akan membawa perlakuan khusus terhadap Pinangki ini ke Komisi Kejaksaan (Komjak), maupun Jaksa Pengawasan, bahkan ke Komisi III DPR, jika Pinangki tak segera dipindahkan ke Lapas Pondok Bambu. 

 
”MAKI sangat mengecam dan menyayangkan mengapa terhadap Pinangki ini, jaksa belum juga mengeksekusinya ke Lapas Pondok Bambu,” cetus Boyamin juga.

 
Untuk diketahui, Pinangki adalah terpidana kasus penerimaan suap dari terpidana korupsi cessie Bank Bali 1999, Djoko Sugiarto Tjandra. Di pengadilan tindak pidana korupsi (PN Tipikor) Jakarta, Pinangki terbukti menerima suap USD500 ribu atau setara Rp7,5 miliar dari Djoko Tjandra agar mengurus proposal fatwa bebas dari Mahkamah Agung (MA).

 
Selain terbukti menerima suap, Pinangki juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sebab itu, hakim PN Tipikor menghukumnya 10 tahun penjara. Meskipun, jaksa penuntut umum hanya menuntutnya empat tahun penjara. 

 
Akan tetapi, Pinangki mengajukan banding atas hukuman PN Tipikor itu ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Majelis hakim tinggi, pada Juni lalu mengabulkan upaya hukum tersebut, dan mengurangi hukuman untuk Pinangki, menjadi hanya empat tahun penjara.

 
Sejumlah alasan hakim PT DKI Jakarta, menyatakan hukuman 10 tahun penjara untuk Pinangki terlalu berat, lantaran statusnya sebagai ibu dari seorang balita. Atas putusan banding tersebut, kejaksaan memastikan tak mengajukan kasasi ke MA untuk mengembalikan putusan PN Tipikor.

 
Namun begitu, setelah kejaksaan tak mengajukan kasasi, pun tak segera melakukan eksekusi terhadap Pinangki ke penjara. Sejak Pinangki ditetapkan sebagai tersangka Agustus 2000, penyidikan di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menahan Pinangki di Rutan Kejagung yang ada di Komplek Kejagung tempat Pinangki berprofesi sebagai jaksa sebelum dipecat terkait kasusnya itu. 

 
Hingga sampai saat ini, setelah adanya putusan pengadilan  tinggi pun, Pinangki masih tetap menjalani hukuman di Rutan Kejagung. (GR/WF)


Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • MAKI Pertanyakan Alasan Mengapa Jaksa Pinangki Masih Ditahan di Rutan Kejagung

Terkini

Topik Populer

Iklan