Iklan

 


Iklan

Berjibaku Mengatasi Banjir

Minggu, 21 Februari 2021, 3:43 PM WIB Last Updated 2021-02-21T09:05:55Z

 

Anak-anak bermain ditengah banjir 


Banjir seperti sudah menjadi bencana tahunan yang harus di hadapi warga Jakarta. Hampir setiap musim penghujan,Jakarta selalu tergenang. Pada 20 Februari lalu misalnya, Ibu Kota kembali di kepung banjir setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut pada Sabtu dini hari, 20 Februari 2021. Sebagian wilayah  Jakarta tergenang air.  Paling parah terjadi di Jakarta Selatan. Disana ada   11 Kecamatan, 22 Kelurahan dan 37 RW yang dilanda banjir. Sedangkan di Jakarta Timur wilayah  dilanda banjir di 8 Kecamatan dan 21 Kelurahan.  

 

Banjir juga terjadi di Jakarta  Barat. Setidanya ada 3 kecamatan, 9 kelurahan dan 13 RW yang terendam.  Begitu juga di Jakarta Pusat. Hanya di sana hanya ada  1 kecamatan dan  3 Kelurahan serta 6 RW yang terdampak banjir. Soal ketinggian air juga bervariasi. Mulai dari 40 cm hingga 200 cm.   Bila di total secara keseluruhan ada sebanyak 193 RT dari total 30.470 RT yang terdampak  banjir.  Sedangkan jumlah pengungsi di seluruh DKI sebanyak 379 KK dengan total 1.380 jiwa.

 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, saat meninjau Pantau Pintu Air Manggarai, 20 Feberuari lalu, mengungkapkan banjir yang terjadi  disejumlah lokasi di Jakarta, disebabkan karena  curah hujan ekstrem pada Sabtu dini hari, 20 Feberuari 2021 lalu.  Sedangkan kapasitas sistem drainase Jakarta itu berkisar 50 hingga 100 milimeter. “Bila terjadi hujan di atas 100 milimeter per hari maka pasti terjadi genangan," kata Anies.

 

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)  menglansir  data bahwa hujan dengan intensitas di atas 150 milimeter mengguyur Ibu Kota Jakarta pada Sabtu dini hari. Di Pasar Minggu berdasarkan catatan BMKG itu curah hujan sampai 226 milimeter, di Sunter Hulu 197 milimeter, di Halim sampe 176 milimeter dan  di Lebak bulus 154 milimeter.  “Semua angka di atas 150 adalah kondisi ekstrem," uja Anies.

 

Upaya Mengatasi Banjir

Sebenarnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jauh-jauh hari telah berupaya  mengantisipasi banjir.  Bahkan pada 15 September 2020   Anies Baswedan telah mengeluarkan  Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 52 Tahun 2020 tentang Percepatan Sistem Pengendalian Banjir di Era Perubahan Iklim.

Melalui Ingub ini, Anies Baswedan memerintahkan jajarannya, mulai dari lurah, camat, walikota hingga SKPD terkait untuk  melakukan percepatan dan  peningkatan sistem pengendalian banjir yang responsif dan  adaptif

Selain itu berbagai program  juga telah diluncurkan untuk mengantisipasi banjir. Mulai dari pembangunan polder pengendalian banjir, revitalisasi pompa pengendali banjir, pembangunan waduk pengendali banjir, peningkatan kapasitas sungai dan drainase hingga  pembangunan vertikal drainase.

Untuk peningkatan kapasitas sungai,  Pemprov DKI Jakarta telah melakukan pengerukan lumpur di sejumlah aliran sungai di Jakarta. Program yang  dinamai Grebek Lumpur ini sudah dilakukan  sejak Maret 2020 lalu.

Ada beberapa kali besar  yang tersebar di lima wilayah di Jakarta  yang menjadi sasaran program ini. Di  Jakarta Timur misalnya,  pengerukan lumpur  dilakukan  Kali Ciliwung segmen Kampung Melayu sampai Jembatan Tongtek sepanjang 5,3 kilometer. Di Jakarta Selatan, pengerukan Kali Ciliwung di segmen  Jembatan Tongtek sampai pintu air Manggarai sepanjang 2,7 kilometer.

Selanjutnya  di Jakarta Pusat,  pengerukan  di Kali Kanal Banjir Barat (KBB) segmen pintu air Karet sampai  Jembatan Roxy sepanjang  13,9 kilometer.  Sedangkan di Jakarta Barat, pengerukan di Kali KBB segmen Jelambar sampai Season City  sepanjang 1,5 kilometer. Pengerukan lumpur juga dilakukan di Kali Adem segmen Pantai Indah Kapuk (PIK) sampai Muara Angke sepanjang 3,2 kilomenter di Jakarta Utara.

Tidak hanya grebek lumpur yang menjadi andalan Pemprov DKI Jakarta, dalam pengendalian banjir. Pemprov DKI juga akan  membangun 47 polder. Saat ini polder yang sudah terbangun sebanyak 31 lokasi. Selain itu juga  dilakukan peningkatan kapasitas pompa terhadap 10 polder yang sudah berfungsi. Total anggaran yang akan digunakan untuk penanganan polder di Jakarta ini mencapai Rp 1,6 triliun.

Waduk juga menjadi salah satu pengendali banjir di Jakarta. Sumber dari waduk ini adalah ruang terbuka hijau yang terus diupayakan jumlahnya mencapai 5 persen dari luas lahan di Jakarta yaitu 66,152 hektare (ha).  Sementara waduk yang sudah dibebaskan dan dibangun di Jakarta baru sekitar 55,07 Ha; Pemprov DKI Jakarta masih punya pekerjaan rumah dengan harus membangun waduk sekitar 16,34 Ha dari lahan yang sudah dibebaskan.

Tahun ini ada empat proyek yang direncanakan rampung yakni pembebasan lahan waduk Pondok Rangon, Waduk Lebak Bulus, waduk Cakung Semper Timur dan waduk Brigif. Sementara pada 2021 diagendakan pembangunan waduk Pondok Rangon, Brigif, Lebak Bulus, Embung Wirajasa, dan penyelesaian waduk cimanggis; Kp Rambutan; dan Sunter Selatan.

Selanjutnya pembangunan Waduk Brigif seluas 10 Ha, kini lahan yang sudah dibebaskan seluas 8 Ha dengan estimasi bisa memotong debit banjir 20 persen Kali Sunter. Selanjutnya akan dibangun Waduk Lebak Bulus dengan fungsi dapat memotong debit banjir aliran kali Grogol.  Tahun ini diprioritaskan untuk pembebasan lahan, sedangkan pembangunan fisiknya akan dilakukan 2021 dan diprediksi akan selesai pada Maret 2022.

Penanganan banjir tentu saja bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga berkewajiban menjaga ruang terbuka hijau dan lingkungan yang mampu mengkoorinir aliran air yang jatuh dari hujan agar mampu terseap kembali kedalam tanah.

Selama masa pemerintahan Gubernur Anies Baswedan, Pemprov DKI Jakarta sudah menggencarkan pengembangan drainase vertikal di wilayah perumahan untuk mengurangi dampak banjir lingkungan. Ditargetkan hingga 2022 tersedia 300.000 titik. Lokasi pengelolaan air hujan di sekolah, taman kota, masjid lingkungan kantor pemerintah, gedung pemda, kantor kelurahan  dan  RPTRA.  

Hasilnya dampak banjir berkurang dibandingkan pada banjir awal tahun 2020 lalu. Dilihat  jumlah RW yang tergenang misalnya, pada banjir kali ini 113 RW. Sedangkan banir pada 1 Januari 2020 sebelumnya ada 390 RW. Begitu juga jumlah pengungsi korban banjir juga berkurang. Pada 20 Februari 2021 ada 3.311 orang.Sedangkan pada 1 Januari 2020 jumlah pengungsi sebanyak 36.445 orang,

Banjir Sejak Tarumanegara

Sebenarnya persoalan banjir di Jakarta bukan kali ini saja. Jakarta yang terletak di dataran rendah, memang rawan banjir. Bahkan, sejak zaman kerajaan Tarumanegara, daerah ini memang sering dilanda banjir. Peristiwa yang terjadi belasan abad lalu tersebut setidaknya sempat terekam dalam Prasasti Tugu di Jakarta Utara  dan kini tersimpan di Museum Sejarah Jakarta.

 

Dalam prasasti tersebut disebutkan, Raja Purnawarman yang memimpin kerajaan saat itu pernah menggali Kali Chandrabagha (Bekasi) dan Kali Gomati ( Kali Mati di Tanggerang) sepanjang 12 km untuk mengatasi banjir. Untuk keperluan tersebut, sang raja juga menyembelih seribu ekor sapi.

 

Bahkan banjir juga  telah memusingkan para gubernur jendral Belanda. Dari Jan Pieterszoon Coen yang mendirikan kota di atas rawa ini,  sampai AWL Tjarda Van Starkenborgh Stachoewer juga gagal mengatasi banjir di Jakarta yang dulu adalah Batavia.  Setidaknya ada 66 gubernur jendral Hindia Belanda yang pernah berkuasa di Batavia, tiga wali kota dan 13 gubernur,  tapi banjir belum sekalipun beranjak dari Jakarta.

 

Sejumlah catatan sejarah, menunjukan,  banjir paling besar di Batavia terjadi pada 1872. Banjir tersebut menyebabkan pintu air di depan Masjid Istiqlal saat ini jebol. Saat itu luapan Sungai Ciliwung merendam pertokoan serta hotel di Jalan Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Begitu pula Harmoni, Rijswijk (Jalan Veteran) dan Noordwijk atau Jalan Juanda kini. Semuanya tidak dapat dilalui kendaraan. 

 

Pada 1895 Pemerintah Hindia Belanda pernah merancang desain besar untuk menanggulangi banjir di Batavia. Desain besar saat itu mencakup pembangunan yang menyeluruh dari daerah hulu di kawasan puncak hingga  hilir di daerah Estuaria di utara Jakarta.

 

Banjir besar juga pernah terjadi di Jakarta pada 1932. Banjir terjadi pada 9 dan 10 Januari 1932 itu  disebabkan oleh hujan yang turun selama dua hari dua malam dengan curah hujan mencapai 150 mm/hari. Akibat banjir tersebut mereka yang tinggal di Jalan Sabang dan sekitarnya tidak bisa keluar rumah. Mereka tinggal di atap-atap rumah. (wid)

 

Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Berjibaku Mengatasi Banjir

Terkini

Topik Populer

Iklan