Iklan

 


Iklan

Diduga Lakukan Pelanggaran Pilkada, Kadis PMD Kota Tikep Diproses Bawaslu

Senin, 19 Oktober 2020, 6:40 PM WIB Last Updated 2020-10-21T02:57:38Z

Sosialisasi Bawaslu Kota Tikep terkait netralitas ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa. Tim Hukum SALAMAT melaporkan Kadis PMD Kota Tikep diduga mempengaruhi netralitas 49 kepala desa. Bukti rekaman telah diserahkan ke Bawaslu. Proses terhadap laporan ini sudah bergulir. Foto : Ist.

TIDORE
- Tim Hukum pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan (Tikep), Provinsi Maluku Utara, Salahuddin Adrias - Muhamad Djabir Taha atau kerap disebut dengan SALAMAT mendesak Bawaslu Tikep untuk memanggil 49 kepala desa di kota itu untuk dimintai keterangan.

Ikhwal dari pernyataan itu adalah soal rekaman percakapan yang berdurasi sekitar 15 menit di mana Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kota Tikep Abd Rasid Umar diduga meminta agar Ramli Arfa keluar dari Tim Pemenang SALAMAT. 

Dari rekaman percakapan itu, Kepala Dinas PMD Tikep mengatakan ada sebanyak 49 desa di Kota Tikep akan ikut memenangkan Ali Ibrahim dan Muhammad Senen atau AMAN jilid 2 dalam Pemilihan Wali Kota Tikep 9 Desember mendatang.


Dalam  rekaman percakapan melalui telpon seluler itu Kepala Dinas PMD diduga menakut-nakuti 49 kepala desa dengan mengatakan laporan pertanggung jawaban Kepala Desa di tahun 2021 tidak lagi masuk ke Inspektorat melainkan masuk ke dinasnya. 

Tim Hukum Laskar SALAMAT,  Agus Salam Tampilang mengatakan, dari hasil rekamanan percakapan di atas jika benar Kadis PMD telah menemui 49 kepala desa, maka pihaknya meminta agar Bawaslu segera memanggil 49 kepala desa itu. Bawaslu harus secepatnya meminta keterangan dan klarifikasi terkait dengan pernyataan kadis PMD.

"Jika 49 kepala desa dalam klarifikasi nanti benar-benar tidak netral dalam Pilwalko Tikep, maka sudah pasti  oknum-oknum kepala desa itu akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 29 huruf (a), (b),  (c), (d), dan huruf (e) serta pasal 30  ayat (1), yang menyebutkan kepala desa yang melanggar larangan sebagai mana di maksud dalam pasal 29," ungkap Tim Kuasa Hukum Laskar SALAMAT

Agus memaparkan, hal itu diatur juga dalam pasal 51 huruf (g) disebutkan bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik, dan pada huruf (j) dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.

"Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 280 ayat 2 huruf (h), (i), dan (j) yaitu pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa (BPD). Pada pasal 280 ayat 3 disebutkan bahwa setiap orang sebagaimana disebut pada pasal 2 dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu," tandas Agus.

Dia menambahkan, Pasal 282 menyebutkan pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional, pegawai negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.

"Dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan  Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang," paparnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum, Bawaslu Kota Tidore Kepulauan Amru Arfa menanggapi, bahwa terkait dengan rekaman Kepala Dinas PMD, sudah diproses oleh Bawaslu Kecamatan Oba.

"Dugaan rekaman Kepala Dinas PMD Kota Tidore Kepulauan, sudah diproses oleh Bawaslu Kecamatan Oba, karena rekaman suara kadis PMD, masyarakat melaporkan ke Bawaslu Kecamatan Oba," ungkap Amru Arfa.

Berkas pemeriksaan sudah ditindak lanjuti oleh Panwas Kecamatana Oba. Kemudian dilanjutkan ke Bawaslu Kota Tidore Kepulauan. Bawaslu Kota Tidore Kepulauan, sudah menindak lanjuti berkas ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

"Berkas sudah diserahkan oleh Bawaslu Kota Tidore Kepulauan, dan Berkas Bawaslu Kota suda menindak lanjuti ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara," tandasnya. (Sukardi Hi Ahmad)

Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Diduga Lakukan Pelanggaran Pilkada, Kadis PMD Kota Tikep Diproses Bawaslu

Terkini

Topik Populer

Iklan