Iklan

 


Iklan

DKI Jakarta Kembali Terapkan PSBB Ketat Mulai 14 September, Berikut Poin Pentingnya

Minggu, 13 September 2020, 7:56 PM WIB Last Updated 2020-09-13T12:56:05Z

 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Jakarta - Meskipun sempat diwarnai pertentangan dari pemerintah pusat melalui berbagai pernyataan menteri, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ternyata tetap mengambil kebijakan untuk menarik tuas rem darurat yakni menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 

Kebijakan ini diambil setelah pertimbangan kesehatan rakyat, terutama di wilayah DKI Jakarta yang angka positivity ratenya sudah mengkhawatirkan yakni di angka 13 persen lebih. 

Kepada wartawan, Minggu (13/9), Anies Baswedan menegaskan, melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88 Tahun 2020 yang ditandatangani pada 13 September 2020, PSBB ketat akan diberlakukan mulai 14 September 2020 besok. 

Ada beberapa aturan penting yang harus diperhatikan dalam PSBB kali ini, yakni soal kapasitas karyawan yang bekerja di perkantoran yang tetap dibatasi maksimal 50 persen dan hanya 11 sektor yang diizinkan dibuka di masa PSBB kali ini.

Selain 11 sektor itu, karyawan perkantoran diminta untuk bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Namun, Anies memberikan kelonggaran, apabila harus bekerja di kantor maka maksimal kapasitasnya adalah 25 persen dari jumlah karyawan yang dimilikinya. 

Sementara itu, ojek online, dalam PSBB ketat ini, masih diperbolehkan beroperasi seperti biasa namun dengan protokol kesehatan yang ketat. Ojek online sepeda motor masih diperbolehkan untuk mengangkut penumpang. 

Kemudian, dalam PSBB kali ini, aturan penggunaan mobil pribadi, untuk satu keluarga yang tinggal di satu rumah maka diperbolehkan menggunakan mobil seperti kapasitasnya. Namun, apabila tidak satu keluarga dan tidak satu tempat tinggal maka maksimal penggunaan mobil pribadi per baris tempat duduknya adalah 2 orang. 

Hal yang menarik lainnya adalah, mulai PSBB ketat 14 September 2020 besok, aturan ganjil-genap di Jakarta ditiadakan. 

Kemudian, PSBB kali ini juga membatasi kerumunan massa. Anies Baswedan melalui Pergub 88/2020 itu membatasi kerumunan massa maksimal 5 orang. Warga dihimbau untuk tetap tinggal di rumah, dan apabila tidak ada yang penting dihimbau tidak keluar rumah.

Hal lain yang harus diperhatikan adalah, institusi pendidikan, tempat olah raga, tempat pariwisata, taman kota, Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA), dan tempat resepsi pernikahan (pernikahan dan pemberkatan perkawinan dapat dilakukan di KUA atau kantor catatan sipil) harus ditutup. 

Sementara itu, restoran atau tempat makan dan rumah ibadah boleh dibuka dengan catatan. Restorat dan rumah ibadah dapat beroperasi dengan kondisi catatan :

- Restoran, rumah makan, kafe hanya menerima pesan antar/bawa pulang. (Tidak boleh menerima pengunjung untuk makan di tempat)
-Tempat ibadah di lingkungan permukiman yang digunakan oleh warga setempat dapat beroperasi (Tempat ibadah yang dikunjungi peserta dari berbagai komunitas, misal: masjid raya, dan tempat ibadah yang berada di wilayah zona merah ditutup sementara)

Pergub 88/2020 itu juga membatasi mobilitas warga. Mobilitas warga akan dikurangi dengan pengendalian transportasi publik :

-Pengendalian TransJakarta, MRT, LRT, KRL CommuterLine, taksi, angkot dan kapal penumpang.
-Dilakukan pembatasan kapasitas, pengurangan frekuensi layanan dan armada.
-Pengurangan kapasitas maksimal 50% dari kapasitas normal.
-Diatur berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020.
-Akan diatur secara detail teknis melalui SK Kadishub. 

Kemudian, saat PSBB ketat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap akan melakukan pemberian bantuan sosial terus diberikan sesuai jadwal yang telah disusun hingga akhir tahun. Penerima bantuan sosial adalah warga rentan dan kurang mampu sesuai data Kemensos dan Dinsos yang selama ini telah menerima bantuan sosial.

Penerima ditentukan berdasarkan keputusan gubernur. Bantuan sosial berbentuk bahan kebutuhan pokok akan terus diberikan secara periodik kepada 2.460.203 keluarga rentan di DKI Jakarta hingga Desember 2020. Pembiayaan bantuan sosial dilakukan melalui APBN, APBD dan/atau sumber lainnya. Bantuan sosial didistribusikan melalui PD Pasar Jaya.(RD/DT)

Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • DKI Jakarta Kembali Terapkan PSBB Ketat Mulai 14 September, Berikut Poin Pentingnya

Terkini

Topik Populer

Iklan