Iklan

https://www.koridorindonesia.id/p/tarif-iklan.html

Iklan

Bupati Edy Ungkap Anomali Politik Saat Tak Dilantiknya Ketua DPRD Halteng

Kamis, 16 Juli 2020, 9:09 PM WIB Last Updated 2020-07-16T14:09:01Z
Wasekjen DPP Partai Golkar Edy Langkara tandaskan pihaknya telah melaporkan apa yang terjadi di Halmahera Tengah, yakni soal tak dilantiknya Sakir Ahmad sebagai Ketua DPRD Halteng.
Weda - Wasekjen DPP Partai Golkar Edy Langkara mengaku, bertanggungjawab atas tidak dilantiknya Sakir Ahmad sebagai Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng).

Menurut Edy Langkara, ada terjadi distorsi kebijakan, di mana keputusan rapat tim penjaringan lain dan perubahan SK tanpa melalui rapat tim penjaringan, disisi lain terjadi dualisme surat yang ditanda tangani oleh pimpinan DPD Partai Golkar Halteng, juga sikap fraksi yang menolak pencalonan saudara Sakir Ahmad.

"Terkait itulah pimpinan DPRD jeli melihat persoalan ini, agar tidak melahirkan distorsi baru disaat internal Golkar yang sudah mulai kondusif saat ini," ucapnya

Dia menjelaskan , secara organisasi dirinya sudah menghadap Ketua Umum Golkar  dan sejumlah pihak di DPP Golkar, tentang tidak dilantiknya Sakir Ahmad karena internal Partai Golkar Halteng belum sehat. "DPP Partai Golkar memaklumi itu dan menunggu waktu untuk membuat keputusan baru," tandas Edy Langkara.

"Dengan cara kolaborasi sepihak oleh pimpinan dewan maupun  sekelompok anggota dewan untuk mengelabui saya dalam proses itu, maka saya memandang ini sebuah ujian untuk tidak percaya kepada rekan - rekan yang hidup di dunia ampibi," kata Bupati Halteng ini.

Edy menyampaikan , sebagai Kepala Daerah dari Kader Golkar dia diminta oleh Ketua Umum Golkar untuk menyampaikan tiga nama pimpinan DPRD yakni, Halmahera Barat Robinson Misi, Halmahera Timur Idrus Maneke dan Halteng Fahris Abdullah.

Edy menambahkan, pada Pemilu 2019 lalu, 7 DPD Golkar yang saya bina dalam pemenangan pemilu legislatif dan pilpres. Anehnya, dua daerah tidak dirubah sedangkan Halmahera Tengah dirubah dan itu bukan kebijakan ketua umum, akan tetapi ada pihak yang sengaja membenturkan dengan ketua umum. Terkait perubahan itu maka sebagai kader Golkar yang juga sebagai Bupati dirinya diminta masukan, agar perjalanan Pemerintahan bisa terjaga dari pihak tertentu yang tidak sejalan dengan agenda kebijakan daerah dibawah pimpinan kepala daerah.

"Menyimak sikap DPRD Halteng hari ini sebuah sandiwara yang tidak menarik untuk diberi apresiasi, sebab ada agenda politik lain yang turut dalam agenda tersebut," jelasnya.

Orang nomor satu di Halmahera Tengah ini mengingatkan kepada pihak - pihak tertentu agar jangan ikut menabuh gendang, karena secara institusional tidak kompetensi dalam hal urusan ini, alias ini masalah ini murni partai dan hanya bisa diselesaikan di intrnal Partai Golkar.

 "Jangan takuti pimpinan dan anggota dewan seolah-olah masalah hukum, Undang - Undang Partai Politik jelas narasinya dan itu khusus untuk partai politik," tukasnya.

"Langkah DPRD cacat hukum, atau sebuah anomali politik, disaat terjadi kisruh internal fraksi Partai Golkar terkait Ketua DPRD Halteng, saya sebut anomali politik karena sikap DPRD secara fraksional berbeda dengan langkah rapat yang secara kasat mata dipaksakan oleh fraksi tertentu di DPRD," tutupnya. (DAR)
Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Bupati Edy Ungkap Anomali Politik Saat Tak Dilantiknya Ketua DPRD Halteng

Terkini

Topik Populer

Iklan