Iklan

 


Iklan

Buntut Perseteruan Internal Partai Golkar Halteng, Pihak Sakir Ahmad Laporkan ke DPP melalui DPD Malut

Rabu, 22 Juli 2020, 9:39 AM WIB Last Updated 2020-07-22T07:42:52Z
Ketua DPD Partai Golkar Halmahera Tengah Hi Sakir Ahmad. Foto : Masdar Hi Ahmad.
Weda- Kisruh internal Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tingkat II Partai Golkar Halamhera Tengah (Halteng) kian hari kian memanas.  Saling klaim dan "perang" pernyataan.

Sebagaimana publik telah ketahui, Wasekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Edi Langkara diduga tidak mengiginkan Sakir Ahmad menduduki kursi Ketua DPRD Halteng, padahal DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Maluku Utara (Malut) telah mengeluarkan putusan kepada Sakir Ahmad untuk menjadi Ketua DPRD.

Melihat situasi seperti ini, Ketua DPD Partai Golkar Halmahera Tengah Sakir Ahmad dalam pers rilisnya, Rabu (22/7/2020), mengatakan, dua anggota DPRD Halteng AS dan ZZ dinilainya keterlaluan, perkataan mereka tidak sesuai dengan perbuatan.

Sakir menilai, perkataan mereka cenderung penghinaan diri semata,  sebab hanya ingin membela nafsu serakah dari pemegang kekuasaan semata.

Secara organisasi, lanjutnya, mereka harus tunduk kepada keputusan organisasi, bukan kepada oknum yang selalu mengatasnamakan pengurus partai.

Sakir menandaskan, EL tidak memiliki kewenangan apapun untuk mengatur anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Halmahera Tengah.

"Akibat ketidakpahaman mereka berdua sehingga mereka patuh atas keinginan saudara EL secara subyektif, dikira ini adalah kepentingan Partai, padahal tidak sama sekali," tandas Sakir.

Dia menjelaskan, kepentingan Partai itu ada pada surat DPP No : R 1165/DPP/ GOLKAR/2019 tentang penetapan Pimpinan DPRD dari Partai Golkar, bukan dari perorangan.

"Saya pastikan bahwa akan menimbulkan resiko kepada mereka sendiri," tandasnya.

Sakir juga menekankan bahwa apa yang disampaikan oleh Kaderun, Fahris dan Hairuddin, dinilai hanya berdialektika dalam menyampaikan pendapat dalam forum partai.

"Saudara AS dan ZZ malah mempermalukan Partai di mata publik Maluku Utara lewat pernyataan-pernyataan mereka di media, dan paling anehnya lagi, menganggap kader Partai Golkar tidak patuh kepada Ketua dan Sekjen," ungkap Sakir.

Sakir yang juga anggota DPRD Halmahera Tengah ini mengungkapkan,  apa yang dilakukan oknum fraksi tersebur sangat jelas melanggar dan melakukan pembangkangan terhadap Partai.

"Selaku Ketua DPD Partai Golkar Halmahera Tengah, saya sudah cukup memberikan toleransi dan pembinaan, namun sepertinya mereka telah memilih jalan mereka sendiri," ucapnya.

"Belum dilantiknya Ketua DPRD dari Partai Golkar yang telah diputuskan oleh  DPP ini adalah ulah dari sebagian anggota Fraksi Partai Golkar dan EL yang mempengaruhi anggota Fraksi Partai Lain untuk turut menolak keputusan DPP Partai Golkar. Akan tetapi ini kemudian timpakan kepada pimpinan dan anggota partai yang lain, seolah-olah mereka yang menghambat. Padahal ini keinginan dari  EL dan beberapa anggota Fraksi Partai Golkar itu sendiri," ungkapnya.

"Hal ini telah kami laporkan semuanya ke DPP Partai Golkar melalui DPD I  Partai Golkar Maluku Utara. Jadi Silahkan mereka mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan Partai," ujar Sakir.

Sakir menandaskan, jika EL dan anggota Fraksi yang terlibat mengaku sebagai kader Partai Golkar, yang telah menyebut anggota DPRD sebagai anggota 'Amphibi', maka sebagai ketua diperintahkan kepada anggota DPRD Fraksi Golkar untuk segera meminta maaf kepada pimpinan dan anggota DPRD demi menjaga keharmonisan dalam berpemerintahan," pungkasnya. (Masdar Hi Ahmad)

Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Buntut Perseteruan Internal Partai Golkar Halteng, Pihak Sakir Ahmad Laporkan ke DPP melalui DPD Malut

Terkini

Topik Populer

Iklan