Iklan

 


Iklan

Warga Pundenrejo Nilai PT LPI Tabrak Aturan Soal Lahan HGB

Rabu, 18 Maret 2020, 6:32 AM WIB Last Updated 2020-03-17T23:32:15Z
Petugas pengamanan PT LPI dibantu aparat berupaya menjaga lahan untuk mereka garap,  namun warga menolak. Foto : Wisnu
Pati - Harapan PT LPI untuk menguasai lahan di Desa Pundenrejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Jawa Tengah nampaknya kembali pudar. Hal itu menyusul penolakan warga ketika PT LPI hendak melakukan penanaman. Warga beralasan bahwa lahan yang berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) itu akan diserahkannya saat jangka waktu HGB habis pada 2024 mendatang.

Salah satu warga Desa Pundenrejo Paijan kepada wartawan mengaku bahwa lahan tersebut sesuai sertifikat adalah milik PT LPI dengan status HGB, hanya saja untuk peruntukannya sesuai Undang-undang agraria dianggap tidak sesuai lantaran fungsinya sudah disalahgunakan, sehingga warga punya hak untuk menggarap sampai tahun 2024, sampai proses sertifikat lahan HGB itu diperbaiki.

"Warga punya hak untuk memberitahukan kepada pemerintah bahwa HGB dari pemerintah atas ijin hak tanah itu disalahgunakan, dan nanti setelah dibetulkan sesuai peruntukannya, kita akan mundur pelan-pelan, tanpa ada tali asih," jelas Paijan Selasa (17/3/2020).

Menurutnya, Warga tidak mempertahankan lokasi lahan tersebut, hanya saja PT LPI harus memenuhi kewajibannya, apalagi lahan itu sudah digarap warga sejak 20 tahun lalu, dan akan diserahkan kembali tahun 2024 sampai ijin HGB sudah sesuai dengan peruntukannya."Nanti kalau PT LPI memaksa untuk menggarap, tetap kita tolak, namun kalau sudah memenuhi prosedur dan sesuai dengan HGB, maka kita akan mundur pelan-pelan, dan kami berharap Pemkab bisa memproses soal lahan itu dengan baik, sesuai dengan peruntukannya, apabila proses itu sudah sesuai prosedur, maka silahkan apabila lahan itu diminta oleh Pemerintah," tegasnya.

Sementara itu,  Kepala Chief Security PT LPI yang juga selaku penanggung jawab Deby Zanora mengatakan, PT LPI sejauh ini sudah sesuai prosedur dan tidak menyimpang dengan aturan. Apalagi lahan itu juga sudah dilakukan pematokan dan pengukuran yang dilakukan oleh BPN.

"Kami punya sertifikat HGB, yang sudah disahkan oleh BPN," kata Deby.

Sesuai kesepakatan, apabila petani sudah melakukan panen maka pihak kedua yakni PT LPI berhak menggarap lahan tersebut, bahkan warga juga masih akan diberikan tali asih sebesar Rp 5 juta, hanya saja ketika ada warga yang sudah panen, dan PT LPI hendak menggarap ada penolakan dari warga. "Hari ini petani sudah panen, dan kami akan menggarap, tapi ditolak salah satu warga yakni Paijan yang kembali mempertanyakan soal HGB, padahal hal itu tidak perlu lagi dibahas, jadi langkah kami menunggu Kepala Desa untuk konfirmasi ke BPN dulu," ungkapnya.

Di tempat yang sama, Kepala Desa Pundenrejo M. Taffakuri ketika dikonfirmasi tidak memberikan banyak tanggapan, bahkan ia mengaku pusing untuk mengurus permasalahan lahan yang digarap warganya dengan PT LPI. "Saya pusing ngurus ini, tunggu nanti hasilnya setelah dari BPN."Ucapnya singkat.(WIS)
Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Warga Pundenrejo Nilai PT LPI Tabrak Aturan Soal Lahan HGB

Terkini

Topik Populer

Iklan