• Jelajahi

    Copyright © KORIDOR INDONESIA | SAHABAT INFORMASI ANDA
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    www.bizlawnews.id

    PT LPI Klaim Ada Oknum Yang Provokasi Warga Pundenrejo

    Kamis, 12 Maret 2020, 11:39 AM WIB Last Updated 2020-03-12T04:39:45Z
    https://www.koridorindonesia.id/p/tarif-iklan.html
    https://www.koridorindonesia.id/p/tarif-iklan.html
    Suasana saat warga memprotes pematokan lahan yang mereka garap.  Foto : Wisnu. 
    Pati - Perselisihan lahan sengketa yang digarap warga Desa Pundenrejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Jawa Tengah bertahun-tahun nampaknya tinggal diujung tanduk.

    Hal itu menyusul lantaran PT Lajuperdana Indah (LPI) - PG Pakis Baru mengklaim dengan menggandeng BPN untuk melakukan pematokan dengan dalih bahwa lahan tersebut sudah disewa sejak 2002 dengan status Hak Guna Bangunan (HGB).

    Supeno bersama mbah karman. Foto : Wisnu
    Dari pengamatan media ini,  warga yang melihat kedatangan PT LPI bersama tim dari BPN sebelumnya tidak terima kalau lahan yang digarap bertahun-tahun harus dipatok, bahkan beberapa warga sempat ngotot untuk mempertahankan lahan garapannya yang tidak menginginkan untuk dipatok lantaran masih ada tanaman yang digarap.

    "Hari ini dipatok PT LPI, padahal sebelumnya ketika ada mediasi di pendopo Kabupaten, tidak ada hasil untuk kesepakatan penyelesaian," ungkap Supeno, salah satu warga Pundenrejo Rabu (11/3/2020).

    Menurutnya, dari hasil mediasi sebelumnya warga menerima apabila lahan tersebut harus diserahkan ke PT LPI, apabila ada tali asih uang sebesar Rp 10 juta.

    PT LPI tidak mau dan hanya menyepakati uang sebesar Rp 5 juta. "Warga tidak mau dengan tali asih Rp 5 juta, sehingga dalam mediasi itu tidak ada hasil, dan sekarang PT LPI tiba-tiba melakukan pematokan, dan nanti ada apa kita tidak tahu," katanya.

    Supeno menjelaskan, lahan seluas 7 hektar sesuai status milik Bapipundik dari PG Pakis yang dulunya dikuasai Kodam 72 Diponegoro, dan lahan itu dulunya pernah digarap warga, hanya saja karena ada intimidasi dari pemilik pabrik warga takut dan tidak berani menggarap lagi, namun di tahun 2002 Bapipundik bangkrut, dan lahan digarap warga.

    Tiba-tiba setelah 2 tahun lahan itu sudah disewa oleh PT LPI sampai tahun 2024, hanya saja setelah disewa, PT LPI membiarkan lahan tersebut sampai 20 tahun, dan warga menganggap itu adalah lahan kosong atau aset negara lantaran tidak tercatat dalam aset desa. "Kami koordinasi dengan bidang hukum, yang menyebutkan bahwa lahan yang dikosongkan selama 2 tahun, akan kembali menjadi aset negara, sehingga warga langsung menggarap, apalagi untuk statusnya masih HGB, namun tiba-tiba sekarang PT LPI mengklaim lagi, dan datang membawa aparat, sehingga membuat warga takut," jelas Supeno.

    Hasil mediasi di pendopo, memang warga seolah-seolah disuruh mengalah, padahal sesuai prosedur sama-sama punya hak. Warga mengacu pada riwayat sejarah, dan PT LPI mengacu pada ijin dari BPN.

    "Ada apa dengan semua ini, kita tidak tahu, karena sebenarnya kita dipojokkan, dan rekomendasi Komnasham juga menyebutkan bahwa hasil mediasi sebelumnya tidak ada titik temu," tambahnya.

    Ditempat yang sama, Karman (95), warga Desa Pundenrejo mengaku sudah menggarap lahan tersebut sejak 1992. Lahan itu digarap karena dianggap sebelumnya lahan kosong atau lahan milik negara yang dibiarkan."Saya mengerjakan sejak 1992, ada 1 petak lahan," ujarnya.

    Sementara Kepala Cheft Security PT LPI yang juga selaku penanggung jawab Deby Zanora mengatakan bahwa sebenarnya masyarakat sudah menerima, dengan kuputusan yang disepakati, hanya saja ada oknum 3 orang yang punya kepentingan pribadi yakni Supriyadi cs pernah minta uang Rp 400 juta dengan dalih bisa menyelesaikan masalah, Jaiman minta uang Rp 200 juta, termasuk Darjan minta uang Rp 150 juta. "Mereka sekarang tidak ada kan, mereka itu selalu mengatasnamakan masyarakat Pundenrejo, sebenarnya masyarakat yang mana, padahal mereka itu selalu kasih tumbal masyarakat Pundenrejo," tegas Deby.

    Ia menambahkan,  PT LPI siap memberikan tali asih sebesar Rp 5 juta sesuai surat keputusan Bupati, untuk per penggarap, hanya saja oknum 3 orang tersebut termasuk Paijan mempengaruhi warga dengan meminta tali asih Rp 10 juta kali 86 orang penggarap.

    "Kalau Rp 10 juta itu namanya pemerasan, sekarang saja Komnasham sudah menyampaikan silahkan masyarakat tempuh jalur hukum, dan PT LPI silahkan juga," cetusnya.

    Pematokan ini dilakukan untuk memastikan tapal batas, dan warga masih akan diberikan kesempatan sampai panen dan diberikan tali asih Rp 5 juta, namun setelah panen, warga harus meninggalkan lahan itu dan jangan menganggu lagi.

    Ia menandaskan,  apabila menganggu maka akan diproses hukum berlanjut, apalagi setelah selesai kontrak tahun 2024 nanti, kemungkinan akan ada perpanjangan kontrak 20 sampai 30 tahun lagi, dengan status HGB.

    "Kita pematokan bersama BPN, kalau mereka (warga, -red) mau lapor silahkan, bahkan kalau warga masih mengacu pada riwayat bahwa tidak ada pemilik, semua tanah ini tidak pemilik, ini semua tanah Tuhan," imbuhnya. (WIS)
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini