• Jelajahi

    Copyright © KORIDOR INDONESIA | SAHABAT INFORMASI ANDA
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    www.bizlawnews.id

    Pasopati Sebut Dana Paguyuban Diambil Dari Uang Saku Kades, Bukan Dari DD

    Selasa, 03 Maret 2020, 9:03 AM WIB Last Updated 2020-03-03T02:03:49Z
    https://www.koridorindonesia.id/p/tarif-iklan.html
    https://www.koridorindonesia.id/p/tarif-iklan.html
    Pati - Pengumpulan iuran dana paguyuban untuk semua desa di wilayah Kabupaten Pati dipertanyakan. Pasalnya, Dana yang dikumpulkan melalui Koordinator Kepala Desa (Kades) atau Pasopati di masing-masing Kecamatan sesuai informasi diambil dari kebijakan para Kades, hanya saja untuk anggaran kebijakan itu diduga bersumber dari Dana Desa atau anggaran lain.

    Data yang dihimpun media ini menyebutkan, dana paguyuban sesuai pernyataan sejumlah Kades ini adalah iuran wajib yang diambil setiap tahun dengan nilai bervariasi, ada yang Rp 2 sampai Rp 5 juta, bahkan bisa lebih, karena itu tergantung dari kebijakan dan kebutuhan masing-masing desa di tiap Kecamatan.

    "Yang jadi pertanyaan adalah sistem pertanggung jawabannya, sebab kalau menggunakan DD, atau dana lain, itu tidak bisa, karena tidak tertuang dalam Juknis," ungkap salah satu warga Pati yang namanya minta dirahasiakan.

    Ia mengungkapkan, apabila para Kades menggunakan dana desa (DD)  untuk keperluan iuran paguyuban, maka secara otomatis Kades menyalahi aturan.

    Hal itu karena DD itu adalah dana untuk Desa, bukan dana untuk kepentingan kepala desa, sebab kalau dihitung masing-masing Kecamatan di seluruh Kabupaten secara keseluruhan jumlahnya cukup besar.

    "Kepala Kejaksaan pernah sampaikan bahwa DD bukan dana Kepala Desa, jadi Kepala Desa harus tanggap, jangan salah kebijakan dalam penggunaan DD, karena itu menyalahi aturan, kalaupun itu dana pribadi dari Kepala Desa tidak masalah," katanya.

    Ditemui terpisah, Ketua Pasopati Pati Dwi Toto Hadi Prasetyo bersama beberapa Kepala Desa Pati kepada wartawan membantah bahwa iuran paguyuban yang dilakukan oleh para Kepala Desa di Pati tidak diambil dari uang DD, namun itu dana pribadi Kepala Desa sendiri.

    "Saya sudah sering sampaikan kepada para Kepala Desa bahwa untuk iuran paguyuban jangan sekali-kali menggunakan DD, karena dalam Juknis atau Juklak tidak ada," bantah Toto Senin (2/3/2020) di kantor BUMDES Pati.

    Biasanya, lanjutnya, Kepala Desa yang terlanjur menggunakan DD hanya beberapa saja, itupun Kepala Desa yang belum paham dengan aturan regulasi dan penggunaan DD.

    Sekecil apapun pengeluaran anggaran itu ada aturannya, yang itu sudah disebutkan dalam UU.

    "Setiap paguyuban punya kebutuhan masing-masing, untuk kegiatan sehari-hari, misalnya kegiatan sosial, pramuka, 17 Agustus, banjir dan lain-lain, dan itu butuh dana, jadi Kepala Desa atas inisiatif bersama dan musyawarah mufakat melakukan iuran yang diambil dari uang saku Kepala Desa sendiri di tiap-tiap Kecamatan," jelasnya.

    "Bagi kades yang belum tahu, biasanya tidak bisa menerima masukan, dan itu hanya 1-2 kades saja yang menggunakan DD, karena dianggap belum paham, jadi harap dimaklumi, nanti ketika kumpul baru tahu kegunaan anggaran tersebut, dan kita juga akan berikan wawasan bahwa itu keliru dan salah apabila menggunakan DD untuk iuran paguyuban," tegasnya.  (WIS)
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini