• Jelajahi

    Copyright © KORIDOR INDONESIA | SAHABAT INFORMASI ANDA
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    www.bizlawnews.id

    Warga 6 Desa Sesalkan Statement Bupati Halut Soal Ajakan Tolak Pemilu

    Kamis, 27 Februari 2020, 12:22 AM WIB Last Updated 2020-02-26T17:22:43Z
    https://www.koridorindonesia.id/p/tarif-iklan.html
    https://www.koridorindonesia.id/p/tarif-iklan.html
    Zainal Ilyas. Foto : Sami
    Halmahera Utara - Warga 6  Desa Kecamatan Kao Teluk menyesalkan atas pernyataan Bupati Halmahera Utara Ir. Frans Manery dengan mengajak masyarakat untuk menolak Pemilu. Pernyataan itu disampaikannya pada Aksi Boikot Jalan Trans Halut  baru-baru ini  di desa Makaeling Kec.Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara.

    Zainal Ilyas warga Desa Bobaneigo Kecamatan Kao Teluk Kab.Halut ketika di hubungi, Selasa (25/02)  mengatakan ajakan Bupati ini terkesan memprovokasi masyarakat agar ikut menolak hajatan demokrasi nasional.

    Menurutnya, masyarakat di wilayahnya sudah muak dengan aksi aksi protes bahkan provokasi yang di lakukan oleh oknum masyarakat yang mengatas namakan masyarakat 6 Desa.

    Masyarakat Halmahera Utara maupun Halmahera Barat sangat menerima  Permen 60 Tahun 2019 sebagai wujud dari hasil verifikasi faktual pada 2017 lalu. Selain itu masyarakat 6 Desa juga  meresa puas sehingga mengharapkan ke depan Pemda setempat sudah tidak lagi disibukkan dengan rencana judicial riview terhadap Permendagri 60/2019 melainkan secepatnya melakukan penataan pelayanan serta pembangunan di daerah itu.

    "Perlu digaris-bawahi bahwa peserta aksi boikot jalan trans baru-baru ini bukan masyarakat 6 Desa melainkan masyarakat di luar 6 Desa. Selain itu aksi yang dilakukan itu bukan di wilayah 6 Desa namun di Desa Makaeling. Ini yang kami sesalkan kenapa nama warga 6 desa dibawa-bawa. Ironisnya Bupati Halmahera Utara dalam orasinya dengan lantang menyuarakan akan memboikot Pilkada 2020," ungkap Zainal Ilyas.

    Ia menambahkan,  ketika dikeluarkan Permendagri 60/2019, sebagai masyarakat, hal itu tidak menghilangkan status enam desa bahkan tidak mencederai konstitusi PP 42 dan soal Hak Konstitusi dalam UU Nomor 1.

    Zainal juga menjelaskan situasi di wilayahnya pasca dikeluarkan Permendagri 60/2019 masyarakat Wilayah Halut /Halbar  beraktivitas seperti biasa.  Ia mengkhawatirkan dengan adanya aksi provokasi yang dilakukan ini, akan membuat situasi di daerahnya tidak kondusif.

    Untuk itu sebagai tokoh pemuda di daerah itu, sepakat bersama sejumlah elemen mahasiswa akan ke Polda Maluku Utara guna melaporkan serta mendesak agar segera menangkap para pelaku di balik aksi pemboikotan jalan trans Halut.

    "Hentikan berbagai macam bentuk provokasi intrik politik. Dalam waktu dekat para pemuda serta sejumlah elemen mahasiswa akan ke Polda Maluku Utara agar segara memanggil dan memeriksa sejumlah provokator yang melakukakan intrik gerakan di 6 desa," tutupnya. (SMI)
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini