Iklan

 


Iklan

Soal Perda RTRW Kendeng, JM-PPK Menandaskan Pernyataan Dinas LH Tidak Mendasar

Minggu, 02 Februari 2020, 3:21 PM WIB Last Updated 2020-02-02T08:21:24Z
Pegunungan Kendeng. Pengaturan RTRW harus melibatkan masyarakat. Foto : ist
Pati -Pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pati Purwadi di media beberapa waktu lalu soal revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pati mendapat tanggapan dari koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) Pati Gunretno.

Pernyataan yang mengatakan bahwa JM-PPK tidak bisa menuntut agar dilibatkan dalam proses revisi Perda RTRW, karena tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dan melampaui kewenangan dimana kewenangan untuk melibatkan masyarakat dalam revisi Perda bukanlah kapasitas kewenangannya.

"Soal kapasitas dan kompetensi dalam menyatakan sah-tidaknya sebuah organisasi kemasyarakatan maupun hak keikutsertaan masyarakat dalam proses legislasi, seharusnya tidak disampaikan oleh Kadinas LH, karena itu bukan kewenangannya," ungkap Gunretno melalui siaran pers yang disampaikan melalui pesan whatsap kemarin.

Selain itu, tambahnya, pernyataan Kadinas LH juga dianggap keliru dan menyesatkan. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam penataan ruang telah diatur secara jelas dalam UU 26/2007 tentang Penataan Ruang dan PP 68/2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang.

Sementara dalam konteks legislasi partisipasi masyarakat telah dijamin dalam UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Lerundang-undangan. Bahwa dalam ketiga aturan itu, dinyatakan pelibatan/partisipasi masyarakat dilakukan tanpa pengecualian seperti yang disampaikan Kadinas LH Pati. Bahkan, dalam PP 45/2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menyampaikan bahwa yang terkena dampak secara langsung atas substansi yang dibahas merupakan kriteria partisipasi masyarakat (Ps. 6 ayat (1) huruf d), kelompok masyarakat (huruf e), dimana Rencana Tata Ruang adalah Perda yang mengatur dan membebani Masyarakat (Ps. 2 ayat (2) huruf a).

"Dalam komentarnya, Kadinas LH Pati berpendapat mengenai sifat mandatory atau non-mandatory-nya suatu KLHS. Apabila komentar itu hendak menyatakan bahwa KLHS Pegunungan Kendeng sebagai KLHS yang non-mandatory, maka hal tersebut mengandung kekeliruan mendasar, karena sifat KLHS Pegunungan Kendeng justru diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b PP 46/2016, sehingga KLHS Pegunungan Kendeng bersifat mandatory. Mandatory atau non-mandatory sebenarnya terletak pada KRP-nya (kebijakan, rencana, program) dan penataan ruang termasuk dalam KRP yang menerima mandatory agar dilakukan KLHS terlebih dahulu. Dari sana, komentarnya menyatakan 'saya pun tidak bisa memahami karena KLHS tersebut tidak jelas arahnya' harap dimaklumi, karena beliau memang terlihat tidak kompeten dan tidak memahami mengenai konteks pelaksanaan KLHS secara utuh," paparnya.

Diketahui bahwa mengenai KLHS Pegunungan Kendeng bukan soal klaim masyarakat (JM-PPK) atau siapapun. KLHS Pegunungan Kendeng murni merupakan perintah Presiden RI pada 2 Agustus 2016 lalu.

"Sudah seharusnya KLHK dan KSP sebagai pelaksana penyusunan KLHS tersebut dapat dimintai keterangan dan verifikasi, dan para peneliti yang dibentuk untuk menyusun KLHS oleh KLHK dan KSP bisa dihadirkan untuk menunjukkan objektivitas yang nantinya akan disepakati," tandasnya.

Ditemui terpisah, Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati Bandang Waluyo mengatakan bahwa saat ini pihak pansus masih menunggu pengajuan Perda yang dibuat dari Provinsi, setelah selesai akan direvisi lagi dan dipelajari.

"Pernyataan dari Kepala DLH dan JMPPK yang disampaikan di media itu kita dengarkan semua, karena prinsip kita, tidak ingin melukai hati rakyat," katanya.

Soal tanggapan bahwa JM-PPK tidak memiliki legalitas, ada laporan dari Dinas bahwa laporan itu sudah dilaksanakan, tetapi alangkah indahnya ketika dari JM-PPK itu dilibatkan dalam pembahasan, karena JM-PPK ini masyarakat yang disana (berada diwilayah kendeng, red).

"JM-PPK ini kan mengadunya bukan disini (daerah, -red) saja, namun sampai ke Presiden, soal revisi yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat, DPRD hanya menjembatani, jangan sampai ada masalah seperti Perda yang dulu, dan sekarang kita hanya menunggu, kalau harus memanggil JM-PPK dalam pembahasan ini maka akan kita panggil, soal pernyataan di media itu, kita dengarkan saja, sebab prinsipnya kita hanya menunggu," jelas Bandang. (WIS)
Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Soal Perda RTRW Kendeng, JM-PPK Menandaskan Pernyataan Dinas LH Tidak Mendasar

Terkini

Topik Populer

Iklan