Iklan

 


Iklan

Soal Batas Wilayah Halut dan Halbar, Pemprov Malut Nyatakan Sudah Selesai Lewat Permendagri

Rabu, 19 Februari 2020, 6:16 AM WIB Last Updated 2020-02-18T23:57:32Z
Pemkab Halut dan Halbar harus legowo karena penentuan batas wilayah sudah ditentukan oleh Kemendagri melalui Permendagri. Foto : Sami
Sofifi - Penyelesaian tapal Batas antar Kabupaten Halmahera Utara (Halut) dan Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) dianggap telah selesai.

Pemerintah Daerah kedua Wilayah itu, diminta untuk "legowo" menerima keputusan Pemerintah Pusat lewat Permendagri No 60 Tahun 2019.

Aldhy Ali Kepala Bagian Pengelolaan Perbatasan dan Penataan Kawasan, Sekretariat Daerah Provinsi Maluluku Utara di ruangan kerjanya, Selasa (18/02) mengatakan, Keputusan Pemerintah Pusat  lewat Permendagri No.60 Tahun 2019 berdasarkan kesepakatan kedua Wilayah yaitu dengan menyerahkan sepenuhnya
keputusannya kepada Pemerintah Pusat apapun hasilnya.

Aldhy mengukapkan penyelesaian tapal batas telah melalui proses tahapan yang cukup panjang,  hal ini dilihat dari sejumlah berita acara serta puluhan dokumen lainya sebagai bukti kesepakatan bersama kedua wilayah tersebut.

Meyikapi sejumlah pemberitaan yang isinya menyudutkan Pemprov Malut, Aldhy pun membantah. Permasalahan batas wilayah bukan sepenuhnya kewenangan pemerintah Provinsi melainkan kewenangan Pemerintah Pusat melalui Kemendagri.

"Pada saat penyerahan Dokumen Permendagri, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara lewat statement Bupatinya sangat menghormati keputusan Pemerintah Pusat, lantas apa lagi yang permasalahkan," tegas Aldhy.

Aldhy mengatakan, apabila muncul ketidakpuasan terhadap permendagri masih ada ruang yang diatur dalam perundang-undangan yakni melakukan judical review seperti apa yang dilakukan Pemda Halteng belum lama ini.

Aldhy kembali mengingatkan  sejumlah peristiwa kemanusiaan yang terjadi hingga sebagian masyarakat di 6 Desa harus mengungsi meninggalkan tempat tinggal mereka akibat perebutan batas wilayah.

Menyikapi hal itu pada tahun 2017 oleh Pemerintah Pusat dan Pemprov Malut bersama melakukan verifikasi faktual dan ditemukan kejanggalan di mana satu desa memiliki dua wilayah administrasi yaitu Halut dan Halbar.  Desa di Bobaneigo misalnya.

Dengan berbagai dasar itulah kata Aldhy,  Pemerintah lewat Permendagri 60 tahun 2019 melakukan penempatan  garis batas yaitu sebagian masuk di Halut sebagian lagi ke Halbar.

Ketika ditanyakan soal legalitas Desa yang dibagi menjadi dua bagian sangat bertentangan peraturan perundang-undangan, Aldhy menjelaskan, hal itu yang menjadi konsen Mendagri dan Pemprov Malut terkait jaminan pelayanan dasar di level bawah.

"Saat ini sudah ada batas kedua wilayah dengan begitu ada sejumlah pekerjaan rumah harus di selesaikan," tutupnya. (SMI)
Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Soal Batas Wilayah Halut dan Halbar, Pemprov Malut Nyatakan Sudah Selesai Lewat Permendagri

Terkini

Topik Populer

Iklan