Silpa Nyong : Lebih Baik untuk Pelayanan Desa Perbatasan Ketimbang Judicial Review Permendagri 60/2019

Silpa Nyong. Foto : Sami

Halmahera Utara - Kabar mengenai Judicial Review atas Permendagri 60 tahun 2019 mendapat kritikan dari berbagai kalangan.

Mantan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Halut 2017  Silpa Nyong (25/02) mengatakan rencana Pemda Halut tersebut  berkonsekwensi pada anggaran pembiayaan.

Seharusnya kata dia, Pemda  lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat di 6 Desa.

Kepada para awak media, Silpa Nyong mengatakan,  sejak tahun 2013 hingga saat ini,  Pemerintah Daerah telah menggelontorkan dana puluhan miliar  rupiah untuk membiayai sejumlah agenda terkait penyelesaian tapal batas  dan baru Tahun 2019 permasalahan ini dinyatakan selesai.

Dengan begitu, Pemda dan DPRD setempat tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk penyelesaian tapal batas 6 Desa Kecamatan Kao Teluk.

Selain itu dia berharap, agar oknum pejabat Daerah  yang tidak mengetahui latar belakang sejarah, untuk tidak mengeluarkan statement-statement yang dirasakan melenceng dari akar masalah yang sebenarnya.

Mengenai masalah 6 desa sudah tidak usah dipolemikan lagi pada akhirnya rencana Pemda Halut itu tidak ada hasilnya sama sekali.

"Saya mohon, agar orang-orang yang tidak memahami benar masalah 6 desa, agar jangan berkomentar lebih," kata dia yang pernah mendampingi langsung proses verfikasi faktual penyelesaian masalah enam desa tahun 2017 silam.

Ditambahkannya, masyarakat Halmahera Utara di 6 Desa Kecamatan Kao Teluk saat ini merindukan adanya pelayanan yang  optimal bukan menyebar isu dengan mengatas namakan masyarakat 6 Desa. (SMI)