• Jelajahi

    Copyright © KORIDOR INDONESIA | SAHABAT INFORMASI ANDA
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    www.bizlawnews.id

    Hakim Periksa Saksi Perkara Pungli DanaPTSL

    bambangwidodo
    Selasa, 18 Februari 2020, 10:12 PM WIB Last Updated 2020-02-18T15:12:34Z
    https://www.koridorindonesia.id/p/tarif-iklan.html
    https://www.koridorindonesia.id/p/tarif-iklan.html

    PATI- Sidang lanjutan perkara Pungli dana PTSL Desa Alasdowo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati Jawa Tengah dengan terdakwa SBR, GFR dan MLS, kembali di gelar di ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Pati Selasa (18/2/2020). Sidang yang dimulai pukul 11.00 wib, dihadiri puluhan warga hingga melebihi kapasitas ruang sidang namun tetap berlangsung tertib dengan pengawalan petugas keamanan dari Polres Pati.

    Agenda sidang lanjutan yang dipimpin Majelis Hakim Dyah Retno Yuliarti, SH. MH, didampingi Hakim Anggota  Herry Setyobudi SH. MH, dan Hakim Anggota Agung Iriawan SH. MH. mendatangkan 6 orang saksi yang diperiksa satu persatu selama 6 jam secara marathon yakni, Suroso, Mohammad Anhar, Shofuwan, Juharlan, Slamet, Muhammad Nur Faizin.

    "Sidang lanjutan ini ada 6 orang saksi yang kita datangkan, dan Majelis Hakim melakukan pemeriksaan satu persatu selama 6 jam,"ungkap Humas PN Pati Agung Iriawan.

    Di hadapan majelis hakin, saksi Suroso, yang merupakan Kasi Hubungan Hukum Pertanahan BPN Kabupaten Pati dan selaku Ketua Panitia Ajudikasi Tim II, menerangkan soal program PTSL dari pusat, baik pengertiannya, tata cara pengajuannya, persyaratannya, maupun biayanya. Pemohon di desa itu berjumlah 1.349 yang terdiri dari wakaf 18 bidang dan perorangan biasa 1331 bidang.

    Pada 2 Februari 2019 saksi melakukan sosialisasi di Balai Desa Alasdowo, dan menyampaikan bahwa program PTSL adalah tanpa biaya alias gratis. Sedangkan proses persiapan PTSL yang berbiaya resmi yaitu pengadaan patok, belanja meterai dan lain-lain, sebesar Rp.150.000,- .Sementara dalam aturan SKB 3 Menteri, tidak turut disampaikan karena saksi mengaku lupa berapa besarannya.Hanya saja dari pengakuan saksi mengatakan tidak tahu menahu mengapa muncul angka Rp.600.000/pemohon.

    Selain itu, dari keterangan saksi lain para Ketua RT, yakni Shofuwan, Juharlan, Mohammad Anhar, mengaku bahwa di desa Alasdowo mendapatkan jatah sertifikasi massal melalui program PTSL, yang dibiayai Negara, tetapi patok, materai dan lain-lain tetap dibebankan kepada warga sebagai pemohonnya.

    Dalam sosialisasi yang dilangsungkan di Balai Desa, petugas BPN tidak menyampaikan besarannya biaya. Sedangkan biaya sebesar Rp.600.000,- tersebut, para saksi diberitahu oleh Panitia PTSL bahwa biaya itu boleh dibayarkan 2 tahap.


    "Sesuai pengakuan saksi ada biaya tambahan sebesar Rp.250.000,- untuk biaya hibah jika diperlukan. Begitu uang diterima oleh saksi, langsung saksi disetorkan kepada panitia yakni Kepala Dusun selaku Korwil, namun ketika ketua RT menanyakan kepada panitia PTSL mengenai rincian atau RAB biaya, justru mendapat jawaban dari terdakwa bahwa hal itu tidak ada rinciannya, karena ini bukan belanja bangunan;"jelas Agung meniru pernyataan saksi.

    Sementara dari keterangan saksi lain yakni Slamet Muniron dan Muhammad Nur Faizin, selaku perangkat desa yang turut membantu panitia PTSL, mengaku tidak tahu mengenai besaran biayanya. Hanya saja setiap pemohon dimintai biaya Rp.600.000, yang besaran itu adalah hasil musyarawah panitia yang angkanya disamakan dengan biaya biaya PTSL desa-desa sebelah.

    Setelah pemeriksaan saksi ke 6, Majelis Hakim menunda persidangan pada Rabu, 19 Februari 2020, dan untuk agendanya masih sama yaitu pemeriksaan saks.(wis).
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini