• Jelajahi

    Copyright © KORIDOR INDONESIA | SAHABAT INFORMASI ANDA
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    www.bizlawnews.id

    Anbner Nones : Pemda Halut Jangan Buat Opini Menyesatkan

    bambangwidodo
    Senin, 24 Februari 2020, 7:07 AM WIB Last Updated 2020-02-24T04:52:53Z
    https://www.koridorindonesia.id/p/tarif-iklan.html
    https://www.koridorindonesia.id/p/tarif-iklan.html
    Anbner Nones Mantan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara.

    Halmahera Utara - Anbner Nones Mantan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara mengatakan, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara agar tidak membuat opini yang menyesatkan dikalangan masyarakat terkait dengan 4 desa.

    Menurutnya, Pemda Halut seharusnya memberikan opini segar bagi masyarakatnya agar tidak menimbulkan keresahan. Dirinya juga menggap Pemda Halut terkesan  memperpanjang masalah ini hingga berlarut larut. terbukti lewat informasi yang disampaikan seakan bahwa persoalan ini tidak akan selesai.

    Pemda Halut juga diminta dalam penyampaian informasi   mengacu pada prinsip sosiologis ketimbang mengutamakan aspek yuridis. 

    Dijelaskan pula, Permendagri 60 thn 2019, memberi ruang kepada Pemda Halbar untuk dibuat 4 Desa baru. Dengan begitu, pemda Halbar diminta untuk secepatnya membuat Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) guna penetapan kodefikasi.Sementara itu kata dia,  4 Desa yang kabarnya lepas dari halut  merupakan informasi yang sepihak. yang jelas  6 Desa hingga saat tetap berada dalam wilayah administrasi Halut.

    "Jadi nanti di Halbar tamba 4 kodifikasi desa, sementara di Halut 6 Desa tetap jadi Maluku Utara bertamba 4 Desa, jadi informasi yang diberikan tidak tumpang tindih." cetus politisi PKPI saat di hubungi via telepon ( 23/02) pagi tadi.

    Permen 60 tahun 2019 sangat membantu mengakomodir masyarakat yang tidak memiliki idetitas diri dengan jelas yaitu dengan melakukan penataan jumlah penduduk.

    Menyingung soal aksi boikot jalan trans sofifi oleh masyarakat 6 Desa belum lama ini, kata dia, inivmerupakan aksi yang sudah di disain agar permasalahan ini di anggap belum selesai.

    Sebagai mantan Anggota DPRD Halmahera Utara dua periode, Dirinya tau persis persoalan batas wilayah antara Halut dan Halbar yaitu kurang lebih 20 tahun. untuk itu Pemerintah Pusat (Kemendagri) telah duduk bersama menyelesaikan permasalahan ini, dengan mengeluarkan Permendagri 60 tahun 2019. dengan harapan permasalahan ini segera selesai.(smi)
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini