• Jelajahi

    Copyright © KORIDOR INDONESIA | SAHABAT INFORMASI ANDA
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    www.bizlawnews.id

    Datangi DPRD, Keluarga Kendeng Sampaikan 5 Masukan Soal RTRW Tata Ruang Ke Komisi C

    Rabu, 22 Januari 2020, 8:10 AM WIB Last Updated 2020-01-22T01:10:27Z
    https://www.koridorindonesia.id/p/tarif-iklan.html
    https://www.koridorindonesia.id/p/tarif-iklan.html
    Gunretno, Ketua JMPPK. Foto : Wisnu
    Pati-Sejumlah masyarakat perwakilan sedulur (saudara,-red) Kendeng Kabupaten Pati mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati.

    Kedatangan para perwakilan Kendeng ini bertujuan untuk memberi masukan kepada Komisi C DPRD soal kajian Perda tata ruang Pati dan revisi yang akan dibuat oleh DPRD harus sesuai dengan kajian lingkungan hidup seperti yang diamanatkan oleh Presiden RI Joko Widodo.

    Gunretno, Ketua JMPPK Kabupaten Pati usai melakukan pertemuan mengaku, Perda tata ruang wilayah menentukan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, sehingga harus ada kajian yang strategis, supaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung.

    "Perda tata ruang provinsi tidak mendukung, maka harus ada uji lapangan, kalau ada mata air yang tidak dilindungi maka Pemda Pati harus bersuara, karena sesuai perintah undang-undang, Pemda punya kewengan untuk kawasan lindung menjadi luas, dan kami berharap kewenangan itu tidak disalah gunakan," katanya.

    Dari hasil rekomendasi, menyebutkan bahwa wilayah pegunungan kendeng terjadi kerusakan besar, bahkan dari pernyataan Kepala BNPB Pusat Doni Munardo saat melakukan pemantauan bahwa kerusakan Kendeng harus dilakukan reboisasi. Aksi penanaman 3 juta pohon yang dilakukan oleh Pemkab Pati, jangan hanya sekedar pencitraan, sebab ketika rakyat belum sadar untuk menanam, maka itu akan menjadi PR bersama, dan kerusakan yang terjadi bukan hanya regulasi, namun harus ada kesadaran, dan penegak hukum jangan pandang bulu kalau terjadi penebangan, kalau terjadi maka harus ditangkap.

    "Kami siap diajak menanam dimanapun, namun ketika rakyat belum sadar untuk menanam, ini jadi PR bersama, kami mencontohi, kerusakan ini bukan sekedar regulasi, namun kesadaran, yang penting penegakan hukum, tidak pandang bulu," tegasnya.

    Langkah yang dilakukan oleh perwakilan masyarakat kendeng ini baru awal, dan ijin tambang yang ada harus dihentikan, masyarakat Pati juga harus bisa menyuarakan, sebab kebutuhan air untuk peresapan di wilayah kendeng bukan hanya kepentingan 3 kecamatan saja, namun semua masyarakat pati dan sekitarnya.

    Bandang, Ketua Pansus Komisi C DPRD Kab. Pati. Foto: Wisnu. 
    Ditempat yang sama, Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati, yang juga sebagai Ketua Pansus Bandang Waluyo merespon apa yang disuarakan oleh para sedulur Kendeng. Pihaknya akan mempertimbangkan soal revisi UU tata ruang yang akan dibuat.

    "Pansus sedang pembahasan, dan ini sebagai masukan terkait revisi perda RTRW, dan ke depan diharapkan jangan sampai terjadi masalah yang berkepanjangan," ungkap Bandang.

    Selain itu, pihaknya mengaku tidak pro investasi soal pendirian pabrik semen, hanya saja hal itu jangan sampai menyakitkan masyarakat, sebab untuk pembangunan semen termasuk galian disekitar Kendeng jangan sampai meresahkan masyarakat Pati, sehingga untuk masukan yang disampaikan oleh sedulur kendeng akan dipertimbangkan.

    "Kami akan lihat langsung, soalnya selama ini kami hanya dapat masukan dari dinas saja, dan masukan yang disampaikan ini akan kita tampung, dan akan disampaikan ke pimpinan, apakah bisa dibuat Perda atau tidak, soalnya untuk wilayah tambang, pertanian, resapan air yang tentukan provinsi," cetusnya. (WIS)
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini