Iklan

 


Iklan

KSPI Tentang Skema Upah Buruh Per Jam

Jumat, 27 Desember 2019, 3:56 PM WIB Last Updated 2019-12-27T08:56:32Z
KSPI menentang wacana pemerintah akan menentukan upah buruh per jam. Foto : Ist
Bogor - Wacana untuk membuat skema upah buruh per jam, langsung menuai reaksi negatif. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana itu. Skema upah tersebut dinilai akan memiskinkan buruh.

Apabila skema itu diterapkan, menurut KSPI, perusahaan dapat lebih leluasa mengatur jam kerja buruh sehingga menurunkan upah yang didapat. "Pengusaha bisa seenaknya secara sepihak menentukan jumlah jam bekerja buruh," ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam siaran pers, Jumat (27/12).

Padahal selama ini upah minimum menjadi jaring pengaman (safety net) bagi tenaga kerja. Bila dibayar sesuai jam kerja, ada kemungkinan buruh mendapat upah lebih rendah dari upah minimum per bulan.

Hilangnya pendapatan sesuai upah minimum membuat jaminan bagi tenaga kerja berkurang. Iqbal padahal harusnya hal itu dijamin oleh negara.

"Peran negara untuk melindungi rakyat kecil yang hanya mengandalkan upah minimum dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya menjadi hilang," terang Iqbal.

Alasan lain diungkapkan Iqbal terjadi diskriminasi terhadap pekerja perempuan yang sedang haid upahnya akan terpotong. Padahal selama ini bila cuti haid upahnya tidak dipotong.

Begitupun buruh yang sedang sakit, cuti melahirkan, menjalankan ibadah haji, dan yang lainnya, maka upahnya terpotong. Pasalnya selama cuti pekerja tersebut tidak bekerja. (KN/Rep9)
Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • KSPI Tentang Skema Upah Buruh Per Jam

Terkini

Topik Populer

Iklan