Iklan

 


Iklan

Kejaksaan : Silahkan Masyarakat Lapor Kalau Ada Temuan Tipikor

Rabu, 11 Desember 2019, 5:30 AM WIB Last Updated 2019-12-10T22:30:02Z
Kepala Kejaksaan Negeri Pati Darmukit. Foto: Wisnu
PATI-Bicara soal hukum, biasanya masyarakat harus berpikir seribu kali, apalagi sampai berurusan dengan hukum, namun tidak begitu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kejari Pati Jawa Tengah ternyata selalu terbuka bagi masyarakat yang akan melakukan konsultasi atau koordinasi tentang hukum di kantor Kejari, apalagi terkait soal pengelolaan anggaran oleh pemangku kebijakan, apakah itu bertentangan dengan hukum atau tidak.

Kepala Kejari Pati Darmukit kepada wartawan mengaku, sebagai pelayan masyarakat, akan menerima apapun laporan atau yang menjadi aduan masyarakat, dan masyarakat tidak usah takut, karena kantor Kejaksaan akan selalu terbuka bagi masyarakat.

"Masyarakat tidak usah takut untuk melapor ke kantor Kejaksaan, kita terbuka, dan kita sebagai pelayan masyarakat akan selalu menerima aduan masyarakat," ungkapnya usai kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia 9 Desember 2019, di halaman kantor Kejari Pati kemarin.

Rasa takut masyarakat masuk kantor Kejaksaan untuk memberi aduan atau laporan soal temuan yang didapat, misalnya soal Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), harus dibuang, karena sesuai aturan masyarakat yang melapor akan dilindungi sesuai aturan dan Undang-undang.

"Masyarakat lapor saja kalau ada temuan soal Tipikor, kami siap menerima dan menindaklanjuti," jelas Darmukit.

Meski begitu, Untuk hasil temuan yang dilaporkan masyarakat akan dikaji lebih dulu, sebab Kejaksaan punya standar untuk menganalisa apakah laporan itu sudah sesuai dengan unsur Tipikor atau tidak, dan itu yang harus dipahami masyarakat.

"Setiap laporan belum tentu jadi perkara, karena kita punya standar dan pasal yang akan diterapkan nantinya, jadi apapun laporan akan dianalisa, apakah memenuhi unsur atau belum, itu yang harus dipahami," katanya.

Selain itu, lanjutnya, Kejaksaan juga akan selalu melakukan pengawalan penggunaan Dana Desa (DD), sebab Desa adalah tulang punggung Pemerintah Daerah (Pemda). Kalau penggunaan DD itu bagus, maka Desanya akan maju, dan masyarakat juga bisa merasakan.

"Untuk proses pengawalan DD tentang hukumnya masih tetap dilakukan, hal itu supaya desa tidak takut mengelola DD sesuai dengan prosedurnya, dan anggaran yang ditetapkan bisa sesuai dengan Juklak dan Juknis, dan tidak terjadi penyimpangan. Jadi silahkan Kepala Desa konsultasi dulu kalau memang ragu, agar tidak salah menggunakan," tandasnya. (WIS).
Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Kejaksaan : Silahkan Masyarakat Lapor Kalau Ada Temuan Tipikor

Terkini

Topik Populer

Iklan