• Jelajahi

    Copyright © KORIDOR INDONESIA | SAHABAT INFORMASI ANDA
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    www.bizlawnews.id

    Diduga Melakukan Pungli, Wong Pati Madani Desak Bupati Pecat Kasi Parkir

    Kamis, 05 Desember 2019, 8:24 PM WIB Last Updated 2019-12-05T13:24:36Z
    https://www.koridorindonesia.id/p/tarif-iklan.html
    https://www.koridorindonesia.id/p/tarif-iklan.html
    Massa dari Wong Pati Madani berunjuk rasa di halaman kantor Bupati Pati, Kamis (5/23). Mereka mendesak agar Bupati memecat oknum dishub yang diduga melakukan pungli parkir. Foto : Wisnu
    PATI- Puluhan masyarakat yang tergabung dalam paguyuban Wong Pati Madani melakukan aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Pati Kamis (5/12/2019).

    Aksi unjuk rasa itu dilakukan untuk pertanyakan pungutan parkir yang bervariasi dan terindikasi adanya pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh oknum yang ada di Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pati.

    Massa aksi mendesak kepada Bupati Pati untuk segera menindak tegas dan melakukan proses hukum terhadap oknum Dishub atas tindakan yang dilakukan.

    Yanto, salah satu koordinator aksi. Foto : Wisnu
    Yanto/Yayak, salah satu koordinator aksi Wong Pati Madani menegaskan, pungutan parkir yang dilakukan oleh oknum yang ada di Dishub dianggap bervariasi dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, apalagi saat menyetor hasil parkir ke pihak Dishub tanpa ada tanda terima ataupun tidak diberi kwitansi hanya disuruh tanda tangan tanpa disertai bukti yang jelas."Kami disuruh setor, namun hanya disuruh tanda tangan, tanpa disertai bukti atau tanda terima, jadi kami menduga pihak Dishub sudah melakukan kecurangan," tegas Yanto.

    Tindakan yang dilakukan oleh oknum Dishub dan menjabat sebagai Kasi Parkir, dianggap sudah keterlaluan, sebab aksi yang dilakukan itu sudah lama tanpa ada tindakan tegas dari pimpinan, apalagi setiap kali tarikan kepada para juru parkir tanpa ada kwitansi, sehingga itu menjadi pertanyaan dikemanakan hasil setoran parkir yang selama ini ditarik.

    "Saya narik pakai karcis, saya dapat Rp 10 ribu, dengan 10 motor, karena saya janji setor Rp 5 ribu namun dikembalikan lagi Rp 5 ribu, aturan apa ini, seandainya saya dapat Rp 50 ribu, maka akan dikembalikan Rp 45 ribu, yang Rp 5 ribu lagi diambil," sesalnya.

    Atas perbuatannya, para pendemo mendesak kepada Bupati untuk segera memecat oknum Dishub tersebut, atau bila perlu pindah dari Pati.

    "Kami belum menuntut secara hukum, dan kami berharap perwakilan dari Pemda bisa peduli dan menindak lanjuti," harap Yanto.

    Disela-sela aksi, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pati Sudarlan ketika dikonfirmasi berjanji akan menindak lanjuti apa yang menjadi aspirasi para pendemo, bahkan untuk laporan ini juga akan disampaikan ke Bupati.

    Soal tuntutan para pendemo agar diproses hukum, Sudarlan mengatakan bahwa dalam ASN ada aturannya, sehingga hal itu akan dikaji terlebih dahulu."Sesuai Perda untuk parkir motor Rp 1000, mobil Rp 2000, kalau ada yang lebih itu ada yang nakal, kalau didapati maka akan dicabut KTAnya," ujarnya.

    Saat ini, Dishub masih melakukan penataan dan pembenahan terhadap parkir yang masih semrawut, apalagi sesuai ketentuan ditahun 2019, Pemda menetapkan PAD sebesar Rp 400 juta, yang dibagi di beberapa titik, dan tahun ini (2019, -red) dipastikan bisa mencapai.

    "Pengelolaan parkir yang semrawut baru di tata, karena ini adalah perilaku masyarakat, dan kondisi ini baru akan dibenahi, dan ini semua ada resikonya, sebab ada yang puas dan tidak," tandasnya.(WIS).
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini