Iklan

 


Iklan

Akankah KPK Layu dan Mati di Pemerintahan Ini?

Sabtu, 07 September 2019, 6:00 PM WIB Last Updated 2019-09-11T06:49:03Z
Pengamat Hukum Umar Husin dan Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan Masinton Pasaribu dalam diskusi di Jakarta Sabtu (7/9).
Jakarta - Baru saja badai menerjang lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka dirundung persoalan, mulai dari seleksi calon pimpinamnya yang menuai kritik, hingga hadiah di ujung masa jabatan DPR RI 2014-2019 berupa RUU KPK yang begitu mengejutkan.

Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengungkapkan bahwa ada 6 orang pengusul pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

RUU KPK merupakan inisiatif DPR. Pengusulnya ada enam orang. Belakangan diketahui mereka berasal dari partai politik pengusung Joko Widodo di Pemilihan Presiden 2019 lalu.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani. Menurutnya, keenam anggota DPR itu mengusulkan agar Baleg menggelar Rapat Badan Legislasi (Baleg) untuk membahas rencana revisi RUU KPK menjadi usul inisiatif DPR.

Rapat pembahasan digelar pada Selasa 3 September 2019, sekitar pukul 19.30 WIB. Hal itu diungkapkan Arsul Sani komplek DPR Jum'at (6/9).

Meskipun demikian, Arsul tak bersedia mengatakan siapa saja pengusulnya. Malahan, kejelasan itu diutarakan Masinton Pasaribu, anggota DPR RI dari PDI Perjuangan. Ia mengaku sebagai pihak yang mengusulkan ke Badan Legislatif DPR bersama lima orang lainnya.

Dalam perkembangannya, lima orang itu adalah Riska Mariska (PDI Perjuangan), Achmad Baidowi (PPP), Saiful Bahri Ruray (Golkar), dan Ibn Multazam (PKB).

RUU KPK kembali menguat anginnya tatkala Rapat Paripurna DPR RI Kamis (5/9) kemarin menyetujui sebagai RUU prioritas. Padahal di tahun 2017 sudah menuai kritik publik, terutama penggiat antikorupsi.

Tak hanya itu, RUU ini juga memantik kontra lantaran dianggap akan membuat KPK menjadi layu. Terutama KPK dimasukkan dalam cabang eksekutif. Selain itu, dalam RUU itu juga ada lembaga yang mengawasi pimpinan dan pegawai KPK yakni Dewan Pengawas yang beranggotakan lima orang dengan masa jabatan lima tahun. Dewan Pengawas ini diusulkan oleh Presiden dan disetujui DPR. Kewenangan Dewan Pengawas selain menjaga etika pimpinan dan pegawai KPK, juga berwenang dalam hal perizinan penyadapan.

Untuk penyadapan, KPK harus mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas. Masa penyadapan itu berlangsung selama maksimal tiga bulan. Hasil penyadapan ini juga dilaporkan tertulis kepada Dewan Pengawas.

Satu lagi hal yang menjadi perhatian publik dalam RUU KPK itu. Kewenangan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) yang selama ini tidak ada, menjadi diadakan apabila perkara yang ditangani KPK itu melebihi satu tahun. SP3 diterbitkan apabila penyidikan dan penuntutannya melebihi satu tahu .

Untuk KPK Lebih Baik

Sementara itu, Pengamat Hukum Universitas Nasional Umar Husin, SH, MH dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (7/9),  memandang lain dari RUU KPK itu. Ia mendukung adanya revisi UU KPK.

Abah Umar, begitu ia kerap disebut, mempertanyakan kinerja KPK dengan UU KPK saat ini. Umar beranggapan dengan kekuatan dan wewenang yang dimiliki oleh KPK seharusnya lembaga antirasuah itu dapat membongkar lebih banyak kasus, tidak tebang pilih dan hanya mengungkap kasus yang terbilang kecil.

"Dengan kekuatan sebesar itu, apa yang telah lakukan oleh kpk. Nangkap yang kecil-kecil saja. Jangan tebang pilih," tandas Umar.

Dengan berbagai hal tadi, akan kah KPK menjadi layu dan akan mati di pemerintahan sekarang ini? (RED)


Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Akankah KPK Layu dan Mati di Pemerintahan Ini?

Terkini

Topik Populer

Iklan